Makalah Akuntansi Sektor Publik
Public Sector Accounting History
The history of public sector organizations has actually been around since thousands of years ago. In his book, Vernon Kam (1989) explains that public sector accounting practices has been around for thousands of years BC. Appearance is affected in the interaction that occurs in the community and social forces in the society. Social forces of society, which is typically in the form of government.
Public sector organizations, can be classified into:
Capitalistic Spirit.
Economic and Politics Event.
Technology Innovation
Aspects Philosophy Public Sector
Philosophy approaches that exist in the public sector is customer approach, market concept, individualism and self-reliance, Purchaser / provider split, contarct culture, performace orientation, compensation and flexible conditions. The options will that philosophy will lead to differences in public policy. One example is the change of the new order to the current reform period, from centralization to decentralization, social approach to the market and consumer awards to more bureaucracy.
Definition of Public Sector Accounting
From various books of Anglo American, public sector accounting is defined as private accounting mechanisms applied in the practice of public organizations. From old books published by Western Europe, public sector accounting called government accounting. And various occasions referred to as public financial accounting. Various recent developments, as the impact of the application rather than accrual base in New Zealand, this understanding has changed. Accounting for the public sector is defined as the accounting of public funds. Accounting of public funds can be defined as: "the mechanism accounting techniques and analysis applied to the management of public funds". From the above definition should be interpreted as a public fund of funds held by the public - not individual, which is usually managed by public sector organizations, as well as in projects of public and private sector cooperation. In Indonesia, public sector accounting can be defined: "mechanism accounting techniques and analysis applied to the management of public funds in a high state agencies and departments under it, local government, state enterprises, enterprises, NGOs and social foundations, as well as on projects public and private sector cooperation ".
Application of the Public Sector Accounting in Indonesia
One form of the application of public sector accounting techniques is in the SOE organization. In 1959 the old order government began a policy in the form of nationalization of foreign companies that are transformed be the State-Owned Enterprises (SOEs). But because it is not managed by professional managers and too many 'politicization' or government interference, resulting in the company hanyadijadikan 'cash cow' by the bureaucrats. So that history does not show the presence of good results and are not encouraging. This condition persisted in the new order. More contradictory again upon the issuance of Government Regulation No. 3 of 1983 on the functioning of SOEs. In observance of these functions, the consequences to be borne by the SOE as a public company is the highlight of its existence as an agent of development rather than as a business entity. In spite of it all, that the existence of public sector accounting practices in Indonesia with a clear legal status has been there since a few years rolling of legitimate government. One is the Public Telecommunications Company (1989)
Translate
Akuntansi Sektor Publik
Dari berbagai kupasan seminar dan lokakarya, pemahaman sektor public sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik d
ipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda
manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Sejarah Akuntansi Sektor Publik Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih
dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan.
Organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:
Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).
Inovasi teknologi (Technology Inovation).
Aspek Filosofi Sektor Publik
Pendekatan filosofi yang ada di sektor publik ialahcustomer approach, market concept, individualism and self reliance, purchaser/provider split, contarct cultur, performace orientation, kompensasi dan kondisi yang fleksibel. Pilihan-pilihan akan filosofi tersebut akan menyebabkan perbedaan didalam kebijakan publik. Salah satu contoh adalah perubahan dari masa orde baru kepada masa reformasi saat ini, dari sentralisasi kepada desentralisasi, sosial ke mendekati pasar dan birokrasi ke lebih penghargaan konsumen.
Definisi Akuntansi Sektor Publik
Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi
pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan
individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor
publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor
publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fun
gsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development
daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989)
Public Sector Accounting History
The history of public sector organizations has actually been around since thousands of years ago. In his book, Vernon Kam (1989) explains that public sector accounting practices has been around for thousands of years BC. Appearance is affected in the interaction that occurs in the community and social forces in the society. Social forces of society, which is typically in the form of government.
Public sector organizations, can be classified into:
Capitalistic Spirit.
Economic and Politics Event.
Technology Innovation
Aspects Philosophy Public Sector
Philosophy approaches that exist in the public sector is customer approach, market concept, individualism and self-reliance, Purchaser / provider split, contarct culture, performace orientation, compensation and flexible conditions. The options will that philosophy will lead to differences in public policy. One example is the change of the new order to the current reform period, from centralization to decentralization, social approach to the market and consumer awards to more bureaucracy.
Definition of Public Sector Accounting
From various books of Anglo American, public sector accounting is defined as private accounting mechanisms applied in the practice of public organizations. From old books published by Western Europe, public sector accounting called government accounting. And various occasions referred to as public financial accounting. Various recent developments, as the impact of the application rather than accrual base in New Zealand, this understanding has changed. Accounting for the public sector is defined as the accounting of public funds. Accounting of public funds can be defined as: "the mechanism accounting techniques and analysis applied to the management of public funds". From the above definition should be interpreted as a public fund of funds held by the public - not individual, which is usually managed by public sector organizations, as well as in projects of public and private sector cooperation. In Indonesia, public sector accounting can be defined: "mechanism accounting techniques and analysis applied to the management of public funds in a high state agencies and departments under it, local government, state enterprises, enterprises, NGOs and social foundations, as well as on projects public and private sector cooperation ".
Application of the Public Sector Accounting in Indonesia
One form of the application of public sector accounting techniques is in the SOE organization. In 1959 the old order government began a policy in the form of nationalization of foreign companies that are transformed be the State-Owned Enterprises (SOEs). But because it is not managed by professional managers and too many 'politicization' or government interference, resulting in the company hanyadijadikan 'cash cow' by the bureaucrats. So that history does not show the presence of good results and are not encouraging. This condition persisted in the new order. More contradictory again upon the issuance of Government Regulation No. 3 of 1983 on the functioning of SOEs. In observance of these functions, the consequences to be borne by the SOE as a public company is the highlight of its existence as an agent of development rather than as a business entity. In spite of it all, that the existence of public sector accounting practices in Indonesia with a clear legal status has been there since a few years rolling of legitimate government. One is the Public Telecommunications Company (1989)
Translate
Akuntansi Sektor Publik
Dari berbagai kupasan seminar dan lokakarya, pemahaman sektor public sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik d
ipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda
manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Sejarah Akuntansi Sektor Publik Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih
dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan.
Organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:
Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).
Inovasi teknologi (Technology Inovation).
Aspek Filosofi Sektor Publik
Pendekatan filosofi yang ada di sektor publik ialahcustomer approach, market concept, individualism and self reliance, purchaser/provider split, contarct cultur, performace orientation, kompensasi dan kondisi yang fleksibel. Pilihan-pilihan akan filosofi tersebut akan menyebabkan perbedaan didalam kebijakan publik. Salah satu contoh adalah perubahan dari masa orde baru kepada masa reformasi saat ini, dari sentralisasi kepada desentralisasi, sosial ke mendekati pasar dan birokrasi ke lebih penghargaan konsumen.
Definisi Akuntansi Sektor Publik
Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi
pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan
individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor
publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor
publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fun
gsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development
daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989)
Comments
Post a Comment
kuy!! Diskusi